Kutai Timur – Anggaran Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun berjalan mengalami penurunan drastis hingga 56 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kutim, khususnya Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun program. 24\/11\/2025<\/p>\n\n\n\n
Anggota Komisi D, Yulianus Palangiran, menegaskan penurunan anggaran harus dipahami bersama karena pemerintah memiliki sejumlah kewajiban yang tidak bisa diabaikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita turun 56 persen dari tahun kemarin. Nah, tentunya kita harus memahami bersama bahwa ada kewajiban pemerintah yang harus disediakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Dengan situasi tersebut, ia menilai beberapa program pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDengan anggaran turun drastis seperti ini, ke depan berarti ada beberapa program yang perlu dirampungkan dulu. Ada skala prioritas, jadi marilah kita bijak,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Yulianus juga menyinggung rencana alokasi anggaran untuk RT dan program pelayanan dasar lainnya. Menurutnya, DPRD akan memastikan penggunaan APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami sebagai wakil rakyat harus memanfaatkan kemampuan keuangan yang ada,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia berharap pemerintah tetap konsisten dalam mengedepankan kebutuhan mendesak dan tidak memaksakan program yang masih bisa ditunda. Kondisi fiskal tahun ini, kata dia, harus menjadi refleksi untuk mengatur perencanaan yang lebih realistis.<\/p>\n\n\n\n
\u201cWalaupun ada program prioritas pemerintah, tapi kalau masih bisa dipending dibanding prioritas lainnya, ya kita harus bijak dulu,\u201d tutup Yulianus.(Adv\/DPRD)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"