KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com \u2013 Dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kaltim 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke XIII, Fraksi Partai Demokrat menyoroti masih lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur. Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. 26\/11\/2026<\/p>\n\n\n\n
\u201cKontribusi PAD belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,\u201d kata Pandi dalam penyampaiannya.<\/p>\n\n\n\n
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah melakukan penguatan strategi peningkatan PAD berbasis potensi wilayah. Pandi menyampaikan perlunya pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara maksimal. \u201cBanyak potensi daerah yang belum dioptimalkan, baik dari pajak, retribusi, maupun potensi ekonomi lainnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
BUMD juga menjadi sorotan Demokrat. Pandi meminta BUMD dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. \u201cBUMD harus menjadi motor ekonomi, bukan hanya beban APBD,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Fraksi Demokrat juga menekankan perlunya digitalisasi perpajakan untuk menekan kebocoran pendapatan daerah. \u201cDigitalisasi dan pengawasan yang ketat akan memperkuat penerimaan daerah serta meningkatkan transparansi,\u201d kata Pandi.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, ia menilai penguatan ekonomi daerah harus dilakukan bersama pelaku usaha dan masyarakat. \u201cSinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mengembangkan sektor ekonomi strategis,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Pandi menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci kemandirian fiskal daerah. \u201cJika PAD tidak diperkuat, Kutai Timur akan terus bergantung pada pusat. Ini tidak sehat bagi tata kelola pembangunan jangka panjang,\u201d tutupnya.(Adv\/DPRD)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"