\u200e
\u200eKUTAI TIMUR, Gemparkutim.com \u2013 Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, mengungkapkan bahwa DPRD kerap menjadi pihak yang disalahkan terkait keterlambatan pembahasan sejumlah agenda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa justru pihak eksekutif sering menjadi penyebab terhambatnya proses pembahasan karena minimnya kehadiran dalam rapat. 28\/11\/2025
\u200e
\u200eKidang menyebut banyak agenda penting yang tidak berjalan maksimal akibat OPD tidak hadir dalam rapat paripurna maupun rapat pembahasan anggaran. Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) disebut hanya beberapa kali hadir.
\u200e
\u200e\u201cKita ini serba salah. Mereka bilang kita lambat, padahal dari pihak sana yang lambat. Kalau kita ini jalan terus. Setiap rapat kita hadir,\u201d kata Kidang.
\u200e
\u200eIa menjelaskan bahwa setiap kali DPRD menjadwalkan rapat bersama OPD, hanya sebagian kecil yang datang. Hal tersebut membuat pembahasan sering tertunda dan tidak mendapatkan data lengkap yang dibutuhkan.
\u200e
\u200e\u201cOPD itu tidak banyak sebenarnya, tapi yang datang cuma sedikit. Ini sangat disayangkan karena menghambat hasil pembahasan,\u201d tegasnya.
\u200e
\u200eKidang berharap pihak eksekutif dapat lebih disiplin dan menghargai agenda resmi pemerintahan. Menurutnya, rapat-rapat tersebut bukan hanya formalitas, melainkan bagian penting dari sinkronisasi program pembangunan.
\u200e
\u200e\u201cApa yang kita bahas itu untuk kebaikan daerah. Kalau tidak hadir, bagaimana mau sinkron? Ini harus jadi perhatian serius,\u201d ujarnya.
\u200e
\u200eDPRD, kata Kidang, tetap berkomitmen menjalankan perannya dalam pengawasan dan pembahasan anggaran, namun membutuhkan kerja sama penuh dari OPD demi tercapainya pembangunan yang efektif dan terarah.(Adv\/DPRD)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"