Arfan Gelar Diskusi Demokrasi di Bengalon, Soroti Desentralisasi dan Partisipasi Publik

Pemerintahan108 Dilihat
banner 468x60

Kutai Timur, Gemparkutim.com – Anggota DPRD Kaltim, Arfan, menggelar diskusi Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang berlangsung di Jalan Mulawarman, Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Jumat (21/3/25) malam.

Bertema “Desentralisasi dan Otonomi di Era Reformasi. “ Acara  menghadirkan dua narasumber, yakni Anshar dan Ustaz Mustafa, dengan moderator Asmin. Diskusi ini dihadiri berbagai elemen masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai pentingnya demokrasi di tingkat daerah

Dalam sambutannya, Arfan menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan desentralisasi sangat penting agar demokrasi berjalan efektif di tingkat lokal. “Konsep desentralisasi dan otonomi daerah saling terkait dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.

Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. “Otonomi daerah memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri,” tambahnya.

Narasumber Anshar dalam pemaparannya menyoroti bahwa partisipasi publik masih menjadi tantangan besar. Ia menilai banyak warga yang belum memahami hak dan peran mereka dalam sistem pemerintahan daerah. “Kesadaran politik tidak tumbuh begitu saja. Perlu ada edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah maupun komunitas Di era reformasi,

Desentralisasi dan Otonomi Daerah diharapkan mampu untuk

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya

Beberapa Tantangan dalam pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di era reformasi, antara lain Kurangnya kemampuan dan sumber daya di pemerintah daerah

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Risiko penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Arfan menambahkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Ia mengajak warga lebih kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menutup diskusi, Arfan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah. “Kalau kita ingin daerah maju, kita tidak bisa hanya diam dan menunggu. Partisipasi aktif adalah kunci agar kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *