KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, menyoroti ketidakhadiran banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna yang digelar baru-baru ini. Ia menilai kondisi tersebut mengganggu efektivitas pembahasan yang seharusnya berjalan lebih fokus dan tepat sasaran. 27/11/2025
Kidang mengatakan, sejumlah agenda paripurna membutuhkan kehadiran OPD terkait agar komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik. Namun kenyataannya, banyak OPD justru tidak hadir. Akibatnya, penyampaian jawaban maupun penjelasan teknis menjadi tidak optimal.
“Seharusnya mereka itu datang. Kelihatan tadi dari penyampaian-penyampaian itu banyak yang tidak sesuai konsep. Banyak hal yang akhirnya melenceng karena OPD yang terkait tidak hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran OPD membuat DPRD kesulitan mendapatkan klarifikasi dan data yang dibutuhkan. Padahal rapat-rapat tersebut merupakan bagian penting dari penyusunan kebijakan daerah.
“Kita ini mau membahas supaya tepat sasaran, tapi kalau OPD tidak datang ya tidak tepat sasaran. Rapat anggaran juga beberapa kali begitu. Bahkan Pak Sekda baru datang satu atau dua kali saja,” tambahnya.
Kidang juga menyampaikan bahwa DPRD sering kali dianggap lambat, padahal keterlambatan justru dipicu minimnya kehadiran pihak eksekutif. “Kita dibilang lambat, padahal dari pihak sana yang lambat. Kita ini jalan terus,” tegasnya.
Ia berharap ke depan OPD dapat lebih disiplin menghadiri setiap agenda resmi agar proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan berjalan maksimal.(Adv/DPRD)
