Gemparkutim.com, SAMARINDA – Ketidakstabilan pasokan listrik di Samarinda yang berlangsung selama empat bulan terakhir mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda meminta PT PLN lebih terbuka mengenai persoalan yang terjadi. Perusahaan pelat merah tersebut diminta membeberkan kondisi pembangkit sekaligus menjelaskan target pemulihan agar masyarakat memperoleh kepastian.
Tuntutan itu disampaikan mahasiswa saat mendatangi Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda di Jalan Gajah Mada, Kamis (29/10/2026) sore. Dalam pertemuan tersebut, HMI juga mengusulkan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman berulang.
HMI berpandangan, gangguan listrik yang terjadi dalam waktu panjang telah menimbulkan persoalan lebih luas daripada sekadar terganggunya aktivitas sehari-hari. Sejumlah sektor ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar, pelayanan masyarakat, operasional usaha kecil hingga kebutuhan rumah tangga.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Cabang Samarinda, Muhammad Shefa, menyebut penjelasan mengenai gangguan pembangkit perlu disampaikan secara terperinci. Sebab, informasi yang selama ini diterima masyarakat belum menjawab kapan kondisi kelistrikan dapat kembali normal.
Ia menegaskan, PLN perlu menjelaskan akar permasalahan serta upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan.
“Penjelasan mengenai gangguan pembangkit harus disertai informasi yang jelas tentang penyebab dan penanganannya. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana upaya pemulihan dilakukan agar pemadaman tidak terus berulang tanpa kepastian,” kata Shefa.
Ia juga mengungkapkan sejumlah dampak yang dilaporkan masyarakat kepada HMI. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kerusakan genset milik pengelola masjid, kerugian pedagang akibat bahan makanan rusak karena lemari pendingin tidak berfungsi, hingga kegiatan pendidikan yang harus dihentikan ketika listrik padam.
Kondisi tersebut menjadi alasan HMI meminta PLN memberikan perhatian terhadap kerugian pelanggan. Mahasiswa secara khusus menyoroti kemungkinan kompensasi bagi pelanggan pascabayar yang tetap memenuhi kewajiban pembayaran tagihan setiap bulan.
Menanggapi hal itu, Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Ia menjelaskan, berkurangnya kemampuan pasokan listrik dipengaruhi gangguan dan pemeliharaan pada sejumlah pembangkit.
Beberapa fasilitas pembangkit yang mengalami kendala tersebut yakni PLTGU Senipah, PLTU Indo Eka, PLTU Asam-Asam, dan PLTU Graha Power Kaltim (GPK).
Menurut Adrian, PLN terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan. Pemulihan sejumlah pembangkit tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali ketersediaan daya sehingga kebutuhan listrik pelanggan bisa terpenuhi.
Selain mengoptimalkan pembangkit yang sudah tersedia, PLN juga menyiapkan tambahan kapasitas pasokan dalam dua tahap. Penambahan pertama direncanakan sebesar 158 megawatt (MW), sedangkan tahap berikutnya mencapai 120 MW.
Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, tambahan daya yang disiapkan mencapai 278 MW.
Kendati demikian, Adrian mengingatkan masyarakat bahwa kondisi pasokan belum sepenuhnya pulih. Selama proses perbaikan dan penambahan kapasitas berlangsung, sistem kelistrikan masih berpotensi mengalami kekurangan daya yang dapat menyebabkan pemadaman dalam beberapa minggu ke depan.
“Dengan kondisi pasokan yang masih terbatas, pemadaman kemungkinan belum sepenuhnya bisa dihindari dalam beberapa minggu mendatang. Kami terus berkoordinasi dan mendorong percepatan penanganan agar kondisi kelistrikan segera membaik,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan kompensasi, Adrian menjelaskan bahwa PLN tidak dapat langsung menetapkan pemberian penggantian kepada pelanggan. Kebijakan tersebut harus melalui mekanisme evaluasi berdasarkan ketentuan tingkat mutu pelayanan yang berlaku.
Ia memastikan permintaan yang disampaikan HMI akan diteruskan kepada pimpinan PLN di tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan tindak lanjut. Namun, dalam pertemuan tersebut belum ada keputusan terkait bentuk, nilai, maupun waktu pemberian kompensasi.
Di sisi lain, HMI meminta PLN tidak berhenti pada penyampaian penjelasan secara umum. Shefa menilai data teknis mengenai setiap pembangkit perlu dibuka agar masyarakat dapat memahami persoalan yang menyebabkan pasokan listrik di Samarinda belum stabil.
Menurutnya, informasi tersebut penting untuk membangun transparansi sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dipantau oleh masyarakat.
Sebagai tindak lanjut atas tuntutan tersebut, PLN dan HMI menyepakati pertemuan berikutnya pada Selasa (3/11/2026). Dalam agenda lanjutan itu, PLN berencana menyiapkan dokumen pendukung dan penjelasan lebih mendalam mengenai kondisi pembangkit.
Adrian menyampaikan, pihaknya akan memaparkan pembangkit yang mengalami gangguan, kendala yang dihadapi, serta fasilitas yang masih menjalani pemeliharaan.
“Kami akan menyiapkan data yang lebih lengkap pada pertemuan Selasa mendatang. Nantinya akan dijelaskan kondisi masing-masing pembangkit, termasuk penyebab gangguan dan bagian yang sedang dalam proses pemeliharaan,” tutup Adrian.(cc)
