Gemparkutim.com, SAMARINDA – Belum adanya kepastian penyelesaian atas aspirasi yang disampaikan sebelumnya membuat Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/11/2026).
Ratusan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera memberikan tanggapan sekaligus menjelaskan langkah konkret terhadap persoalan yang telah mereka suarakan sejak 21 Oktober 2026.
Dalam aksi lanjutan ini, GERAM kembali membawa tujuh tuntutan sebelumnya dan menambahkan dua poin baru sehingga total terdapat sembilan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.
Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas pertambangan, hingga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla serta mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Mereka juga meminta penindakan terhadap perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang.
Selain itu, GERAM menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir yang dinilai membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
Dua tuntutan tambahan yang disampaikan dalam demonstrasi kali ini yakni pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla.
Mereka juga mendesak Gubernur Kaltim mencopot Sudarno dari jabatan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang dinilai mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Koordinator Lapangan GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, menjelaskan aksi kembali dilakukan lantaran belum ada jawaban konkret dari Pemprov Kaltim atas aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi sebelumnya.
Ia mengatakan, mahasiswa telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah melalui bagian humas. Namun, komunikasi tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan mereka.
“Alasan kami kembali menggelar aksi hari ini karena Pemprov Kaltim belum memberikan jawaban konkret sesuai dengan apa yang kami harapkan setelah demonstrasi pada 21 Oktober lalu,” ujar Wira.
Menurutnya, mahasiswa membutuhkan kepastian mengenai langkah pemerintah dalam merespons berbagai persoalan tersebut. Ia menilai komunikasi yang terjalin selama ini belum disertai penjelasan mengenai tindakan nyata yang akan dilakukan.
Wira juga menyayangkan tidak adanya Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim yang menemui peserta aksi. Ia mengaku belum memperoleh informasi pasti mengenai keberadaan kedua pimpinan daerah tersebut saat demonstrasi berlangsung.
Di tengah aksi, foto Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di dalam pesawat turut ramai diperbincangkan di media sosial Instagram. Dalam informasi yang beredar, Rudy disebut tengah melakukan perjalanan menuju Jakarta.
Menurut Wira, kehadiran salah satu pimpinan daerah diperlukan agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan secara langsung mengenai tuntutan yang mereka ajukan.
“Setidaknya Gubernur atau Wakil Gubernur bisa menemui kami. Jika keduanya sama sekali tidak hadir, kami menilai mereka takut menghadapi kami,” tegasnya.(cc)
