Gemparkutim.com, SAMARINDA – Keberangkatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud ke Jakarta menjadi perhatian setelah fotonya saat berada di dalam pesawat beredar luas. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelaskan perjalanan gubernur merupakan bagian dari agenda pemerintahan yang telah direncanakan sebelumnya.
Pemprov Kaltim memastikan perjalanan tersebut tidak berkaitan dengan upaya menghindari aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di daerah. Rudy justru dijadwalkan membawa sejumlah persoalan strategis Kaltim untuk dibahas langsung dengan pemerintah pusat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pertemuan dengan Menteri Perindustrian pada pukul 15.00 WIB. Pembahasan difokuskan pada peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy akan bersama enam perusahaan refinery kelapa sawit di Kaltim. Mereka berencana menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi industri pengolahan sawit sekaligus mengusulkan relaksasi aturan agar produk samping hasil pengolahan dapat dimanfaatkan dan dipasarkan secara lebih luas.
Persoalan energi juga masuk dalam rangkaian kunjungan kerja gubernur. Rudy dijadwalkan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berkaitan dengan distribusi Pertamina.
Selain itu, pembahasan turut menyangkut pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN dan dampaknya terhadap masyarakat di Kaltim.
Di tengah agenda gubernur tersebut, sejumlah pejabat Pemprov Kaltim juga menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dijadwalkan mengikuti rapat bersama menteri dan Wakil Ketua MPR.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim menghadiri The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Bappenas.
Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan proyek, penguatan koordinasi lintas sektor hingga keberlanjutan program. Pembahasan diarahkan agar pelaksanaannya tetap selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa perjalanan gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya, pertemuan langsung dengan kementerian diperlukan untuk menyampaikan persoalan daerah sekaligus mencari solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia juga memastikan agenda tersebut tidak mengubah sikap Pemprov Kaltim terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan,” tegas Ririn, Rabu (4/11/2026).
Adapun untuk menindaklanjuti aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada hari yang sama, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah pejabat daerah untuk menerima perwakilan masyarakat.
Penerimaan tersebut melibatkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang yang menjadi pokok aspirasi.
Dengan demikian, Pemprov Kaltim menyatakan pelayanan pemerintahan dan ruang penyampaian aspirasi masyarakat tetap berjalan meskipun sejumlah pimpinan daerah tengah menjalankan agenda kedinasan di Jakarta.(cc)
