Pemkot Samarinda Buka Opsi Perubahan Desain Jalan Tembusan Pasar Pagi

Wali Kota Samarinda, Andi Harun

Berita1136 Dilihat

Gemparkutim.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempertimbangkan perubahan desain pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi di Jalan Mas Tumenggung setelah menerima keberatan dari sejumlah warga dan pemilik toko di sekitar lokasi proyek.

Keluhan tersebut berkaitan dengan desain konstruksi yang dinilai berpotensi membatasi akses menuju toko serta mengganggu kelancaran aktivitas perdagangan. Menanggapi hal itu, Pemkot Samarinda menyatakan siap mengevaluasi bagian pembangunan yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin proyek penataan kawasan justru menimbulkan kesulitan bagi pedagang maupun warga yang beraktivitas di sekitarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi dapat dilakukan terhadap sejumlah elemen konstruksi, termasuk pagar pembatas dan bentuk bangunan di sisi kiri maupun kanan jalan. Penyesuaian memungkinkan dilakukan apabila hasil peninjauan menunjukkan adanya bagian yang menghambat akses usaha.

“Kalau ketinggian pagar dirasakan mengganggu, tentu bisa kita evaluasi. Desain yang ada juga masih terbuka untuk disesuaikan agar tidak menghambat kegiatan perdagangan,” kata Andi Harun, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, pembangunan akses baru tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan Pasar Pagi. Selain memperbaiki infrastruktur dan tampilan lingkungan, proyek itu diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, Andi Harun memastikan pekerjaan pembangunan tetap berjalan. Pemkot Samarinda tidak berencana menghentikan proyek tersebut dan tetap mengupayakan penyelesaiannya sesuai target pada akhir tahun 2026.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai desain pembangunan tidak berkembang menjadi persoalan politik. Menurutnya, substansi keluhan masyarakat seharusnya diselesaikan melalui pembahasan teknis dan komunikasi, bukan dengan mendorong penghentian proyek.

Untuk itu, ia mengajak para pedagang, warga terdampak, serta DPRD Samarinda membangun komunikasi guna menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

“Kita perlu duduk bersama dan membicarakan apa yang menjadi keberatan masyarakat. Aspirasi tersebut harus didengar supaya bisa ditemukan solusi terbaik tanpa menghambat pembangunan,” tutupnya.(cc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *