Empat Perusahaan Induk di wilayah desa sekerat Diminta Berbagi Tanggung Jawab.

Berita1213 Dilihat

Gemparkutim.com, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Desa Sekerat, Kutim mendorong percepatan peningkatan jalan dari Muara Blok Beruang menuju Desa Sekerat hingga Lubuk Tutung.

Empat perusahaan Induk yang beraktivitas di kawasan Desa Sekerat diminta mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan target penyelesaian paling lambat 2029.

Wakil Bupati Kutai Timur H.Mahyunadi menegaskan, pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Perusahaan yang memanfaatkan akses tersebut juga harus berkontribusi, mengingat tingginya aktivitas operasional yang turut memengaruhi kondisi jalan.

Dalam rapat audiensi bersama perangkat daerah, Ruangan Ulin lantai dua pemerintah daerah kutai timur, Senin 16/11/2026 pukul 10.00 Wita

pemerintah desa, DPRD, Pemerintahan dan Kesra, Perekonomian dan Pembangunan, Administrasi Umum, Bappeda, Dinas PUPR, Perwakilan camat Bengalon, perwakilan perusahaan, pembahasan diarahkan pada pembagian tanggung jawab pembangunan berdasarkan ruas jalan dan wilayah operasional masing-masing perusahaan.

“Perusahaan yang menggunakan jalan tersebut harus ikut bertanggung jawab. Jangan hanya melakukan pemeliharaan, tetapi juga perlu ada peningkatan infrastruktur yang lebih permanen,” tegas Wakil Bupati Mahyunadi langsung Memimpin Rapat.

Dalam pembahasan awal, PT Kobexindo diarahkan membangun jalan beton sepanjang tujuh kilometer. Kemudian PT KPC mendapat tanggung jawab sekitar lima kilometer, sedangkan PT PIK dan PT BCIP masing-masing diarahkan menangani ruas sekitar tiga kilometer.

Pembagian tersebut masih memerlukan penegasan lebih lanjut melalui penentuan titik koordinat, batas awal dan akhir ruas, serta spesifikasi teknis pekerjaan.

Dinas PUPR juga mengusulkan penggunaan konstruksi beton dengan mutu K-350. Namun, penerapan spesifikasi akhir tetap harus disesuaikan dengan kajian dan ketentuan teknis dari perangkat daerah terkait.

Wakil Bupati menyampaikan, penyelesaian pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Hal terpenting adalah adanya komitmen yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap perusahaan.

“Targetnya paling lambat 2029 seluruh ruas yang menjadi pembahasan ini sudah bisa diselesaikan. Karena itu, komitmen masing-masing perusahaan harus dituangkan secara tertulis agar ada kepastian tindak lanjut,” ujar wakil bupati

Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak sebatas pada aspek sosial, tetapi mencakup lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang digunakan bersama masyarakat dan perusahaan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pembangunan jalan, Wakil Bupati turut menyoroti kerusakan jaringan pipa PDAM yang diduga terdampak kendaraan berat perusahaan. Ia meminta perusahaan yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum agar ikut bertanggung jawab dalam proses perbaikan.

Persoalan pelayanan air bersih di Dusun Sekerau Bawah juga menjadi perhatian. PDAM diminta mendata pelanggan yang selama kurang lebih dua tahun tidak mendapatkan pelayanan, tetapi tetap menerima tagihan.

Mahyunadi meminta agar persoalan tersebut dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penghapusan tagihan pada periode ketika pelayanan tidak berjalan.

Ia berharap seluruh hasil audiensi dapat dituangkan dalam berita acara resmi sehingga menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyampaikan dan merealisasikan komitmen kepada manajemen masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, lanjutnya, akan mengawal kesepakatan tersebut agar pembangunan jalan, perbaikan fasilitas air bersih, dan penanganan dampak lingkungan di Desa Sekerat benar-benar terlaksana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *