Disdukcapil Kutim Jelaskan Beda Data De Jure dan De Facto

Berita814 Dilihat

KUTAI TIMUR – Perbedaan data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan data kecamatan maupun Rukun Tetangga (RT) masih menjadi perhatian. Perbedaan itu disebabkan penggunaan dasar pendataan yang berbeda, yakni de jure dan de facto.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan bahwa pencatatan penduduk di Disdukcapil menggunakan pendekatan _de jure_, yaitu berdasarkan dokumen kependudukan resmi sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara pendataan di tingkat RT cenderung menggunakan pendekatan de facto, yaitu berdasarkan keberadaan seseorang yang secara nyata tinggal di wilayah tersebut.

“Data Capil itu berdasarkan _de jure_, bukan _de facto_. Kalau KTP-nya Kutim, otomatis tercatat sebagai penduduk Kutim. Tetapi kalau orangnya tinggal di Kutim, sedangkan KTP-nya dari luar, itu masuk penduduk nonpermanen,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Penduduk nonpermanen adalah warga yang secara nyata tinggal dan beraktivitas di Kutim, tetapi masih menggunakan KTP dari daerah asal sehingga belum tercatat sebagai penduduk tetap Kutim dalam database Disdukcapil.

Kondisi tersebut banyak ditemukan di wilayah pusat aktivitas perkebunan kelapa sawit. Para pekerja dari luar daerah umumnya tinggal dan bekerja di Kutim, tetapi masih mempertahankan identitas kependudukan dari daerah asal.

Akibatnya, jumlah warga yang tercatat dalam pendataan RT bisa lebih besar dibandingkan angka penduduk dalam database Disdukcapil. Hal ini bukan berarti data administrasi kependudukan tidak akurat, melainkan terdapat perbedaan kategori penduduk yang digunakan dalam masing-masing pendataan.

Sebagai gambaran, Jumeah menyebut di Rantau Pulung, data Disdukcapil bisa lebih kecil dibanding data kecamatan karena adanya penduduk nonpermanen yang bekerja di perkebunan sawit dan KTP-nya masih dari luar daerah.

“Contohnya di Rantau Pulung, data Capil mungkin 100, tetapi data di kecamatan bisa 150. Itu karena ada penduduk nonpermanen, seperti orang-orang yang bekerja di perkebunan sawit dan KTP-nya masih dari luar daerah,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil Kutim memfasilitasi pencatatan penduduk nonpermanen agar keberadaan masyarakat yang tinggal di Kutim tetap dapat terdata. Sosialisasi juga dilakukan kepada perusahaan dan pekerja perkebunan guna meningkatkan pemahaman mengenai administrasi kependudukan.

Jumeah menegaskan, masyarakat yang telah menetap di Kutim diimbau untuk mempertimbangkan perpindahan domisili agar tercatat sebagai penduduk setempat. Namun, pemerintah tidak dapat memaksakan keputusan tersebut karena setiap warga memiliki hak untuk menentukan domisilinya.

“Kami hanya mengimbau. Kalau memang belum ingin menjadi penduduk Kutim, bisa didaftarkan sebagai penduduk nonpermanen. Tidak boleh ada pemaksaan karena itu menyangkut hak asasi manusia,” pungkasnya,(Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *