Darlis Tak Keberatan Ijazah Anggota DPRD Kaltim Diaudit dan Dibuka ke Publik

Teks Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Berita774 Dilihat

Gemparkutim.com, SAMARINDA – Rencana pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat publik mendapat respons positif dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota legislatif di daerah tersebut menyatakan kesiapannya apabila riwayat pendidikan, termasuk ijazah yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, diperiksa secara terbuka.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk menolak pemeriksaan tersebut. Menurutnya, keterbukaan mengenai latar belakang pendidikan merupakan bagian dari konsekuensi seseorang ketika telah menduduki jabatan publik.

Ia menilai pemeriksaan tidak perlu dibatasi hanya pada pejabat tertentu. Jika menjadi tuntutan masyarakat, verifikasi dapat dilakukan terhadap anggota DPR RI hingga DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Darlis menegaskan dirinya tidak keberatan apabila seluruh dokumen pendidikan anggota legislatif menjadi objek pemeriksaan. Ia justru memandang langkah tersebut sebagai bentuk pemenuhan harapan masyarakat terhadap transparansi pejabat negara.

“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik untuk mengaudit ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti,” kata Darlis, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, jabatan sebagai wakil rakyat tidak terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terlebih, proses pemilihan anggota legislatif melibatkan kepercayaan publik sehingga aspirasi mengenai keterbukaan informasi harus dihargai.

Ia juga menilai masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan setiap pejabat publik memenuhi ketentuan administrasi yang menjadi dasar dalam menduduki jabatannya. Karena itu, permintaan pemeriksaan ijazah semestinya tidak ditanggapi secara berlebihan.

Darlis memastikan tidak akan menghalangi proses verifikasi apabila nantinya benar-benar dilaksanakan. Ia berpendapat, pemeriksaan dokumen pendidikan merupakan proses yang dapat dilakukan tanpa harus mempersulit pihak yang ingin memperoleh kepastian.

“Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian dari hak masyarakat dalam mengawasi pejabat yang dipilihnya. Menurutnya, setiap orang yang menerima amanah jabatan publik harus siap terhadap berbagai bentuk pengawasan, termasuk pemeriksaan persyaratan administrasi.

Atas dasar itu, Darlis menyatakan dukungannya apabila masyarakat menginginkan verifikasi ijazah anggota legislatif dilakukan secara menyeluruh. Ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti tanpa menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan.

“Kami menyambut baik dan setuju serta sepakat kalau itu memang menjadi keinginan publik untuk memverifikasi ijazah-ijazah anggota dewan. Ketika publik menghendaki ada audit ijazah, saya tidak mempersoalkan,” pungkasnya.(cc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *