Tak Hanya Pengasuhan, Dinsos Kaltim Fasilitasi Pendidikan Anak hingga SMA

Teks Foto: Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin.

Berita859 Dilihat

Gemparkutim.com, SAMARINDA – Akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah memastikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan sosial tetap memperoleh pengasuhan dan kesempatan menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan lima panti sosial milik Pemprov Kaltim. Fasilitas ini diperuntukkan bagi anak-anak yang menghadapi persoalan kesejahteraan keluarga, baik karena kehilangan pengasuhan maupun keterbatasan ekonomi orang tua.

Kepala Dinsos Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan penempatan anak di panti tidak dilakukan secara langsung. Calon penghuni terlebih dahulu harus diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelum menjalani pemeriksaan dan penilaian kondisi sosial.

Menurutnya, tahapan asesmen diperlukan untuk memastikan anak yang mendapatkan layanan memang memenuhi kriteria sebagai kelompok rentan dan membutuhkan bantuan pengasuhan.

Sebab, persoalan keterlantaran anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi tanpa orang tua. Anak yang masih memiliki keluarga juga dapat masuk kategori rentan apabila orang tua atau kerabatnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dan memberikan pengasuhan secara optimal.

“Setiap usulan dari kabupaten/kota akan kami tindak lanjuti dengan asesmen dan wawancara. Dari situ bisa diketahui apakah anak tersebut terlantar atau berasal dari keluarga yang memang tidak mampu,” ujar Jaya, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi keluarga, termasuk posisi dalam kelompok desil kesejahteraan, menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menentukan bentuk bantuan maupun pelayanan sosial.

Anak yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya dapat memperoleh pendampingan melalui panti pemerintah ataupun lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dikelola masyarakat atau pihak swasta.

Tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, Dinsos Kaltim juga memperhatikan agar pendidikan anak tetap berlanjut. Anak-anak yang masuk dalam pengasuhan panti akan dibantu untuk memperoleh akses sekolah sesuai tingkat pendidikan yang sedang ditempuh.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan riwayat pendidikan masing-masing anak, sehingga perpindahan tempat tinggal tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan sekolah.

“Bagi anak yang sebelumnya sudah duduk di bangku SMA, kami fasilitasi agar bisa melanjutkan pendidikan di sekolah lain sesuai tingkat kelasnya,” jelasnya.

Selain melalui layanan panti, Dinsos Kaltim turut melihat peluang pemanfaatan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Anak-anak yang berasal dari kelompok desil 1 dan 2 berpeluang mengikuti program tersebut setelah melalui proses asesmen untuk memastikan kesesuaian persyaratan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi alternatif bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan formal mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.

Di sisi lain, pemerintah provinsi juga berupaya memperkuat peran lembaga sosial swasta dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan. Salah satunya melalui dukungan pemenuhan kebutuhan operasional, termasuk bantuan makanan bagi panti yang dikelola masyarakat.

Jaya menilai penanganan anak-anak rentan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial perlu mengambil peran agar pelayanan terhadap anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota dan lembaga kesejahteraan sosial juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan pelayanan, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan masyarakat,” pungkasnya.(cc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *