Tiru Kukar, Kutim Siapkan Jalan Tembus Muara Bengkal-Malupan Tanpa Bebani APBD

Teks Foto: Noviari Noor Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim,

Berita1032 Dilihat

Gemparkutim.com – Kutim – Rencana jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai digarap serius. Pemerintah Kabupaten Kutim kini menyiapkan langkah teknis, setelah Pemkab Kukar lebih dulu menyusun perencanaannya.

Jalan tersebut nantinya akan membentang dari Kecamatan Muara Bengkal hingga Desa Malupan, desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kukar. Jika terealisasi, akses masyarakat antarkabupaten dipastikan jauh lebih lancar.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan pola pembiayaan yang disiapkan tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.

“Dari Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membuat perencanaan. Rencananya akan dibangun menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang dilintasi,” ujar Noviari, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, skema itu dinilai paling realistis di tengah keterbatasan anggaran daerah. Perusahaan-perusahaan yang lahannya dilintasi jalur tersebut diharapkan ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Kutim pun akan mengikuti pola yang sama. Noviari menyebut, pembicaraan awal di internal Pemkab Kutim sudah dilakukan dan kini masuk ke tahap penentuan jalur.

“Dari sisi kita, sudah ada pembicaraan. Nanti akan dibuat trase atau penentuan jalurnya, kemudian disusun perencanaannya,” jelasnya.

Setelah trase ditetapkan, pemerintah daerah akan menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan teknis pembangunan. DED ini menjadi dasar untuk menentukan panjang jalan, kondisi medan, hingga kebutuhan anggaran secara detail.

Tahap berikutnya adalah duduk bersama perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang jalur. Pemkab akan menawarkan skema kerja sama agar pembangunan bisa berjalan tanpa harus menunggu dana APBD penuh.

“Arahnya seperti itu. Kita mengikuti pola dari Kukar saja. Siapa tahu nanti ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang bersedia membantu,” pungkasnya.(Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *