KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara tegas mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperluas dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata. Langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan diversifikasi ekonomi dan tidak terus-menerus bergantung pada sektor pertambangan yang bersifat tidak terbarukan. 30/11/2025
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani, menyoroti bahwa Kutim memiliki banyak titik wisata alam yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan retribusi yang signifikan, asalkan didukung dengan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang jelas.
“Retribusi dari sektor pariwisata ini bisa menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi daerah kita. Namun, syarat utamanya adalah aksesibilitas dan infrastruktur pendukungnya harus dibangun dan diperbaiki terlebih dahulu. Jika aksesnya sudah baik dan nyaman, barulah retribusi dapat dipungut secara optimal,” ujar Ramadhani di Sangatta.
Menurutnya, beberapa destinasi unggulan seperti wisata air dan kawasan rekreasi alam, seperti air terjun atau kawasan konservasi, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi ini hanya bisa direalisasikan jika Pemda serius dalam pengelolaannya.
Lebih lanjut, Ramadhani menegaskan bahwa penguatan sistem retribusi ini harus dibarengi dengan penataan kerangka regulasi yang kuat. “Semua aspek pariwisata harus diatur secara komprehensif, termasuk pariwisata air, kawasan konservasi, dan atraksi alam lainnya. Jika tidak ada regulasi yang memayungi dan infrastruktur yang mendukung, mustahil pendapatan daerah dari sektor ini akan meningkat secara drastis,” katanya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa saat ini sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PAD Kutim. “Fokus utama kita tetap berada pada sektor pertambangan, mengingat kontribusinya yang dominan saat ini. Tetapi, sektor lain seperti pariwisata sama sekali tidak boleh diabaikan. Ini adalah peluang besar yang harus segera digarap secara profesional,” tambahnya.
DPRD memastikan siap memfasilitasi setiap pembahasan lanjutan bersama dinas terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum, agar pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan program fisik semata, tetapi juga berfokus pada peningkatan standar pelayanan dan promosi.
“Yang terpenting adalah Pemerintah Daerah harus menunjukkan keseriusan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan ini. Kami di DPR akan mendukung penuh,” tutup Ramadhani.(Adv/DPRD)
