Gemparkutim.com – Bengalon,– Masyarakat Adat Kutai di Kalimantan Timur menyampaikan keberatannya terhadap rencana pembangunan Pendopo Jawa di wilayah Kaltim. Mereka menilai bahwa proyek tersebut akan menginjak maruah dan kehormatan Suku Kutai serta budaya lokal yang sudah lama tumbuh dan berkembang di atas Tanah Kutai. Jumat 10 Oktober 2025
Dalam pernyataan yang disampaikan Jhemmy Ketua Remaong ( RKB ),mengungkapkan rasa kecewa dan penolakan terhadap rencana yang dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. “Kalimantan Timur adalah Tanah Kutai, tempat kami, Suku Kutai, hidup dan menjaga lumbung adat tertinggi kami. Pendirian Pendopo Jawa di atas tanah kami sama saja dengan mendirikan adat di atas adat, dan itu jelas menginjak maruah kami,” ujar Jemmy
Masyarakat Adat Kutai juga mengingatkan bahwa mereka telah berjuang sejak zaman Kesultanan Kutai untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. “Kami bersaksi demi leluhur kami yang menjaga tanah ini. Tidak ada tempat bagi kebijakan yang dapat merusak keharmonisan kami di sini,” tambahnya.
Tindakan yang mereka anggap sebagai kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat setempat ini sudah memicu keresahan. “Surat permohonan audiensi kami tentang transmigrasi saja tidak digubris, dan kini muncul rencana baru yang justru semakin menambah masalah. Jangan salahkan kami jika kami bergerak, karena pemicu masalah ini adalah kebijakan yang tidak bijak dari pihak pemerintah,” jelas perwakilan masyarakat lainnya.
Sebagai masyarakat yang hidup di tanah tersebut, mereka meminta pemerintah untuk fokus pada pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. “Kalimantan Timur masih minim pembangunan, lapangan pekerjaan masih sangat terbatas, dan banyak perantau yang menganggur. Kenapa tidak fokus mengatasi masalah tersebut daripada justru menambah masalah baru yang dapat merusak keharmonisan di kalangan masyarakat Adat Kutai?” tambahnya.
Masyarakat Adat Kutai juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika rencana pembangunan tersebut tetap dilanjutkan. Sebagai contoh, mereka menyebutkan insiden terkait pembangunan tugu yang melibatkan saudara-saudara dari Toraja di simpang tiga Bontang, yang mereka klaim hanya dapat dihentikan setelah masyarakat turun tangan. “Jika rencana ini diteruskan, hal serupa bisa terjadi. Kami tidak ingin Kalimantan Timur menjadi tidak kondusif,” tegasnya.
Sebagai perumpamaan, mereka menyarankan agar pihak yang merencanakan proyek tersebut memahami perasaan masyarakat adat. “Jangan mencubit jika tidak mau dicubit. Bayangkan jika Anda memiliki rumah, dan tiba-tiba ada orang yang membangun kandang ayam di dalam rumah Anda, apakah Anda akan marah?” ungkap perwakilan masyarakat Adat Kutai.
Masyarakat Adat Kutai berharap agar pemerintah lebih bijaksana dalam membuat kebijakan yang memperhatikan hak-hak budaya dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat. Mereka meminta agar pihak berwenang mendengarkan aspirasi masyarakat adat dan tidak melanjutkan rencana yang bisa memperburuk situasi yang sudah ada.
