KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyoroti secara khusus aspek pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat Paripurna ke XIII, Senin (25/11/2025), PKS menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat sumber pendapatan, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, menyebut proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp5,736 triliun harus dibarengi strategi yang matang. “Proyeksi pendapatan sebesar itu tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas. Pemerintah harus memastikan mekanisme pemungutan dan pengawasan berjalan efektif,” ungkapnya dalam penyampaian pandangan umum.
Salah satu sektor yang disoroti PKS adalah pajak kendaraan operasional perusahaan, terutama perusahaan pertambangan dan perkebunan. Menurut Akbar, potensi penerimaan dari sektor ini masih jauh dari optimal. “Kami mendorong dilakukan pendataan ulang kendaraan perusahaan secara menyeluruh. Tidak boleh ada celah bagi kendaraan operasional yang beraktivitas di Kutim namun tidak membayar pajak di Kutim,” tegasnya.
Selain itu, sektor pariwisata juga disebut sebagai salah satu sumber PAD yang harus dikelola lebih serius. Akbar menilai digitalisasi retribusi di destinasi wisata harus segera diterapkan agar pendapatan lebih transparan dan akurat. “Retribusi di Pulau Miang, Pantai Sekerat, dan destinasi lain harus mulai berbasis digital. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kejujuran data pendapatan daerah,” ujarnya.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur pendukung destinasi pariwisata, khususnya jalan menuju kawasan-kawasan unggulan seperti Kaliorang dan Kars Bengalon. Menurut Akbar, aksesibilitas adalah kunci peningkatan kunjungan wisata yang berimbas pada melonjaknya PAD. “Jika pemerintah serius ingin menjadikan pariwisata sebagai sumber PAD baru, maka infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas,” katanya.
PKS menilai bahwa optimalisasi PAD penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Dengan kemampuan pendapatan yang lebih kuat, Kutai Timur dapat mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Fraksi PKS berharap optimalisasi pendapatan ini bukan hanya wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan pengawasan yang nyata. Kutim punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh,” tutup Akbar.(Adv/DPRD)
