KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke XIII, Senin (25/11/2025). Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap rancangan anggaran namun menekankan sejumlah catatan strategis yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyampaikan bahwa RAPBD 2026 memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. “RAPBD 2026 adalah instrumen kebijakan yang sangat menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Fraksi PKS mendukung, namun dengan catatan agar anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Akbar menegaskan dukungan tersebut bersifat bersyarat dengan melihat efektifitas alokasi anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus tepat sasaran dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS juga mengapresiasi tema pembangunan yang diusung dalam RKPD 2026, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung infrastruktur yang mantap. Menurut Akbar, tema ini sejalan dengan kebutuhan Kutai Timur untuk mempercepat diversifikasi ekonomi.
“Kami melihat arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sudah tepat, terutama pada penguatan SDM, infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Namun implementasinya harus konsisten dan terukur agar benar-benar memberikan hasil,” tegas Akbar.
Fraksi PKS turut menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp5,736 triliun. Menurut mereka, angka tersebut harus diikuti strategi optimalisasi pendapatan yang realistis dan berbasis data. Akbar menilai pemerintah daerah perlu memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui sektor-sektor baru penopang ekonomi kerakyatan.
Dalam bagian penutup pandangan umum, Akbar meminta agar seluruh catatan Fraksi PKS dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan RAPBD. “Harapan kami, proses pembahasan berjalan secara objektif, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya.(Adv/DPRD)
