KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, mengungkapkan bahwa DPRD kerap menjadi pihak yang disalahkan terkait keterlambatan pembahasan sejumlah agenda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa justru pihak eksekutif sering menjadi penyebab terhambatnya proses pembahasan karena minimnya kehadiran dalam rapat. 28/11/2025
Kidang menyebut banyak agenda penting yang tidak berjalan maksimal akibat OPD tidak hadir dalam rapat paripurna maupun rapat pembahasan anggaran. Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) disebut hanya beberapa kali hadir.
“Kita ini serba salah. Mereka bilang kita lambat, padahal dari pihak sana yang lambat. Kalau kita ini jalan terus. Setiap rapat kita hadir,” kata Kidang.
Ia menjelaskan bahwa setiap kali DPRD menjadwalkan rapat bersama OPD, hanya sebagian kecil yang datang. Hal tersebut membuat pembahasan sering tertunda dan tidak mendapatkan data lengkap yang dibutuhkan.
“OPD itu tidak banyak sebenarnya, tapi yang datang cuma sedikit. Ini sangat disayangkan karena menghambat hasil pembahasan,” tegasnya.
Kidang berharap pihak eksekutif dapat lebih disiplin dan menghargai agenda resmi pemerintahan. Menurutnya, rapat-rapat tersebut bukan hanya formalitas, melainkan bagian penting dari sinkronisasi program pembangunan.
“Apa yang kita bahas itu untuk kebaikan daerah. Kalau tidak hadir, bagaimana mau sinkron? Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
DPRD, kata Kidang, tetap berkomitmen menjalankan perannya dalam pengawasan dan pembahasan anggaran, namun membutuhkan kerja sama penuh dari OPD demi tercapainya pembangunan yang efektif dan terarah.(Adv/DPRD)
