KUTAI TIMUR, Gemaperkutim.com — Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 bertema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” digelar di wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau 11 April 2026.
Dalam salah satu agenda di Kecamatan Teluk Pandan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Arfan, menekankan pentingnya pendidikan politik dan keterwakilan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
sambutannya, H. Arfan Angotta DPRD Provisi Politikus NasDem, “menyampaikan rasa syukur karena masih dapat bersilaturahmi dengan masyarakat dalam suasana Lebaran.
Ia juga mengapresiasi tuan rumah dan seluruh warga yang hadir pada kegiatan tersebut.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir. Ini menjadi momentum penting untuk berdialog sekaligus memperkuat pendidikan politik di tengah masyarakat,” ujar H. Arfan.
Pada kesempatan itu, H. Arfan juga menyampaikan harapannya agar Kecamatan Teluk Pandan ke depan memiliki keterwakilan politik yang kuat.
Menurutnya, wilayah tersebut perlu mulai mempersiapkan figur yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif.
“Teluk Pandan ini harus punya perwakilan. Minimal ke depan wilayah ini bisa memperjuangkan dua kursi. Karena kalau tidak ada orang kita yang duduk, maka sulit untuk mengawal pembangunan secara maksimal,” Tambahnya H.Arfan
Selain agenda pendidikan politik, H. Arfan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Ia menyebut kegiatan itu sebagai bagian dari tugas DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Di DPRD Provinsi ada beberapa agenda seperti sosialisasi peraturan daerah, pendidikan demokrasi daerah, dialog bersepakat, dan kunjungan masyarakat. Semua itu bertujuan agar wakil rakyat tetap dekat dengan masyarakat dan mendengar langsung kebutuhan mereka,” jelasnya.
Dalam forum itu, H. Arfan juga menyinggung sejumlah usulan pembangunan yang telah diperjuangkannya untuk wilayah Teluk Pandan.
Salah satunya adalah anggaran normalisasi sungai di Desa Martadinata yang direncanakan mulai dikerjakan pada Mei mendatang.
“Alhamdulillah, ada anggaran yang sudah masuk untuk normalisasi sungai. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar arfan
Selain itu, narasumber kegiatan, Ansar, narasumber menjelaskan bahwa literasi politik merupakan kemampuan masyarakat untuk memahami sistem politik, mengenali hak dan kewajibannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara demokratis.
“Literasi politik itu sederhananya adalah kemampuan masyarakat untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, mengetahui hak dan kewajibannya, serta menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat atau belum,” kata Ansar.
Menurut Ansar, rendahnya keterwakilan politik suatu wilayah akan berdampak pada lambatnya pembangunan.
Ia menilai Kecamatan Teluk Pandan perlu belajar dari daerah lain yang berhasil mendorong putra daerahnya duduk di legislatif, sehingga lebih mudah memperjuangkan program pembangunan.
“Ketika anggaran dibahas, daerah yang punya perwakilan tentu punya orang yang menyebut langsung kebutuhan wilayahnya.
Kalau Teluk Pandan tidak punya keterwakilan, maka akan sulit bersaing dengan kecamatan lain dalam memperjuangkan program pembangunan,” ujar Anshar
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lagi menentukan pilihan politik hanya berdasarkan faktor materi atau politik uang.
masyarakat harus mulai memilih berdasarkan kapasitas, kemampuan, dan komitmen calon dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Jangan memilih karena amplop atau pemberian sesaat. Pilihlah orang yang benar-benar punya kemampuan, pengalaman, dan kemauan berjuang. Karena di DPRD, niat baik saja tidak cukup, tetapi juga harus punya kapasitas,” tegas Ansar.
Ansar juga menilai kehadiran partai politik harus dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik dan perjuangan aspirasi masyarakat.
Ia berharap pembentukan kepengurusan Partai NasDem di Teluk Pandan dapat menjadi langkah awal memperkuat posisi politik masyarakat setempat menuju Pemilu 2029.
“Kalau masyarakat Teluk Pandan bisa bersatu dari sekarang, bukan tidak mungkin pada 2029 nanti wilayah ini memiliki wakil sendiri di DPRD.
Itu penting agar pembangunan daerah bisa lebih cepat dan aspirasi masyarakat lebih terjaga,” katanya.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya literasi politik, partisipasi demokratis, serta urgensi memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara nyata. ( ADV/DPRD Prov )
