Gemparkutim.com, SAMARINDA – Rencana pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) belum dapat dipastikan pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait ketersediaan anggaran untuk pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, dan Penajam Paser Utara (PPU).
Ketiga lokasi tersebut merupakan bagian dari usulan pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga kelompok 3B. Meski kepastian pendanaan belum diperoleh, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim mulai menyiapkan berbagai kebutuhan agar penyelenggaraan pendidikan bisa segera berjalan setelah pembangunan selesai.
Kepala Dinsos Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan perkembangan persiapan di masing-masing daerah masih berada pada tahapan berbeda. Salah satunya di Kukar yang masih menyelesaikan proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) beserta tahapan administrasi lainnya.
Pemprov Kaltim berharap pembangunan ketiga sekolah tersebut dapat segera dimulai. Namun, pelaksanaan peletakan batu pertama masih bergantung pada keputusan kementerian terkait mengenai alokasi anggaran.
“Untuk tahap 3B tahun ini, ada tiga lokasi yang kami usulkan, yakni Kukar, Bontang, dan PPU. Di Kukar masih dalam proses AMDAL dan tahapan lainnya. Kami berharap tahun ini sudah bisa dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Jaya, Jumat (30/10/2026).
Dari ketiga lokasi tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Lahan yang telah disiapkan memiliki luas sekitar 8,7 hektare dengan rencana kapasitas mencapai 2.000 peserta didik.
Meski demikian, rencana peletakan batu pertama pada Desember 2026 belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Pemprov Kaltim masih harus menunggu kepastian pembiayaan dari pemerintah pusat sebelum menetapkan tahapan pembangunan selanjutnya.
Sambil menunggu keputusan tersebut, Dinsos Kaltim mulai melakukan pendataan calon peserta didik dan mempersiapkan tenaga pengajar. Anak-anak yang tinggal di panti sosial menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan untuk mengikuti program pendidikan tersebut.
Pendataan dilakukan dengan melibatkan pengelola panti sosial, terutama untuk menjaring anak-anak usia sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Kesiapan guru dan calon siswa sudah mulai kami persiapkan. Anak-anak di panti sosial, mulai kelas satu SD sampai jenjang SMA, menjadi prioritas untuk mengikuti program ini,” jelasnya.
Jaya menambahkan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama. Karena itu, selain bangunan dan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan air bersih juga harus dipastikan memadai.
Di sisi lain, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kaltim sebenarnya telah berjalan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 yang berlokasi di kawasan Palaran, Samarinda. Lembaga pendidikan tersebut sudah menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.
Saat ini, terdapat 270 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Jumlahnya terbagi sama rata untuk tiga jenjang, masing-masing 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Kapasitas fasilitas Sekolah Rakyat di Palaran sendiri dirancang mampu menampung hingga 1.080 orang. Pemerintah juga menyiapkan rencana penambahan ruang belajar untuk mengantisipasi peningkatan jumlah siswa pada tahun berikutnya.
Dinsos Kaltim kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai anggaran pembangunan di tiga daerah tersebut. Kejelasan alokasi dana akan menentukan apakah pekerjaan fisik dapat dimulai sesuai target pada Desember 2026.
“Sekarang kami masih menunggu kepastian apakah anggaran dari kementerian tersedia. Jika sudah ada, rencana peletakan batu pertama memang dijadwalkan pada Desember,” pungkas Jaya.(cc)
