Gemparkutim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Arfan menggelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah di Hotel Victoria, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (27/01/2025).
Mengawali sambutannya, Arfan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan wawasan politik, terutama terkait hakikat dan makna demokrasi.
“Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah penguatan demokrasi. Mungkin kita bisa memahami politik, tetapi belum tentu memahami apa itu demokrasi,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, legislator tersebut menyoroti beberapa aspek mendasar, seperti makna demokrasi, hakikat demokrasi, hingga model-model penerapannya.
Menurutnya, pemahaman ini penting tidak hanya bagi para kader partai politik, tetapi juga bagi anggota legislatif agar dapat menjalankan tugas dengan optimal.
“Demokrasi itu bukan hanya tentang bicara atau berdebat, tetapi juga memahami makna dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, saya mengundang kader-kader NasDem agar bisa lebih memahami demokrasi secara utuh,” tambahnya.
Sebagai legislator yang telah dua periode menjabat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, ia mengaku pemahaman tentang demokrasi adalah proses pembelajaran yang terus berlangsung.
Menurutnya, penguatan demokrasi ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis bagi partai untuk mempersiapkan kader yang kompeten.
“Insya Allah, Partai NasDem 2029 akan lebih siap untuk bersaing di kancah politik, termasuk di Kalimantan Timur. Kita ingin memastikan bahwa kader-kader partai memiliki pemahaman yang mendalam tentang demokrasi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Adapun sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yakni dari akademisi, Muslimin dan narasumber kedua, Anshar.
Dalam paparannya, Muslimin menyampaikan
Salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi adalah maraknya money politics. Ia mengakui bahwa praktik ini sering kali menjadi persoalan yang sulit dikendalikan.
“Money politic adalah salah satu tantangan demokrasi kita. Saya berbicara fakta sebagai akademisi. Problemnya adalah masyarakat kita masih sangat pragmatis. Jika diberi sesuatu, mereka merasa tidak nyaman jika tidak memilih pemberinya. Ini budaya yang harus kita kikis,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anshar menekankan perlunya perubahan konsep dalam Musrenbang agar lebih partisipatif dan inklusif. Ia menyebut salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran besar untuk membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.
“Jika aspirasi masyarakat dijawab dengan baik oleh pemerintah, saya yakin mereka akan mendukung kebijakan yang dibuat. Tapi kenyataannya, hari ini money politic sering menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan, bukan karena aspirasi mereka yang didengar,” pungkasnya.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan di Kalimantan Timur diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah mendasar, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan. (*)
Penulis. Asmin
