Genparkutim, Sangatta – Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menyoroti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim yang kurang proaktif dan terbuka dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
Lewat Anggotanya, Mohammad Ali, Fraksi PPP menyatakan Bappeda Kutim terkesan menutup diri dalam perencanaan pembangunan dan tidak mengubris saran masukan dari DPRD yang notabene merupakan perwakilan masyarakat.
Akibatnya, susunan perencanaan pembangunan yang dilakukan kurang selaras dengan kondisi objektif wilayah dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.
“Bappeda selaku lembaga perwakilan pemerintah jangan membuat seolah dirinya lembaga super power yang menampikkan keberadaan DPRD dalam merumuskan pembangunan Kutai Timur, ” kata Mohammad Ali.
Seharusnya, Bappeda sebagai pusat perencanaan, menjadi mesin ketik administratif dan institusi dari pemerintah dan lembaga mitra termasuk DPRD yang mengemban tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat Bappeda masih terjebak dalam peran birokrasi teknis, bukan sebagai institusi pengarah strategi pembangunan,” tuturnya.
Bahkan Bappeda Kutim tidak melakukan analisis reflektif terhadap kegagalan dan keberhasilan RPJMD sebelumnya, serta tidak ada pemetaan keterkaitan program antarsektor maupun antardaerah dan tidak tampak adanya pendekatan berbasis data dan kondisi objektif lapangan.
” Karena itu kami mendorong Bappeda tidak hanya menyusun daftar kegiatan, tetapi merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab tantangan lokal,” ujarnya.
Menurut Fraksi PPP, jika Bappeda tidak segera memperkuat kapasitasnya, maka pembangunan di Kabupaten Kutai Timur akan berjalan tanpa arah strategis yang jelas.
Oleh karena itu, Fraksi PPP DPRD Kutim meminta agar ini menjadi perhatian Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
“Mohon kepada Saudara Bupati agar menjadi perhatian,” pungkasnya.
