Gemparkutim.com – Jakarta, 8 Agustus 2025 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan anggaran negara secara lebih hemat dan efisien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2026, yang telah resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 29 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak 5 Agustus 2025.
Kebijakan ini mengatur langkah-langkah efisiensi terhadap belasan pos belanja negarayang wajib dihemat oleh setiap Kementerian dan Lembaga (K/L). Fokus utama efisiensi anggaran diarahkan pada pengeluaran yang tidak prioritas, dengan tetap memastikan program strategis nasional dan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam APBN dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi konsideran dalam bagian Menimbang PMK 56/2025.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal, memperkuat sustainabilitas anggaran, serta meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif.
Pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi ini bukan semata-mata pemotongan anggaran, tetapi lebih kepada optimalisasi penggunaan dana untuk mendukung program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan monitoring ketat terhadap pelaksanaan PMK ini, termasuk memberikan panduan teknis kepada seluruh K/L agar dapat menyesuaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 secara tepat.
