Gemparkutim.com – Bengalon – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bengalon turun langsung untuk menangani aduan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya dari Kelompok Tani KT Arasan, mengenai penerobosan lahan oleh pihak perusahaan. Bengalon Desa Tebangan Lembak 27 Agustus 2025,
KNPI memastikan akan berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah ini, yang melibatkan kelompok tani dan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.
Knpi bengalon turun langsung ke lapangan dan membenarkan penerobosan lahan terkait kelompok tani kt Arasan
Ketua KNPI Bengalon, Aprio, mengonfirmasi adanya laporan penerobosan lahan oleh perusahaan yang mencaplok sekitar 10 hektar dari total 50 hektar milik Kelompok Tani KT Arasan.
“Kami sudah turun ke lapangan dan memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kami berkomitmen untuk mengawal masalah ini,” ujar Aprio.
Lebih lanjut, Aprio menjelaskan langkah awal yang telah dilakukan oleh KNPI. “Langkah pertama yang kami ambil adalah mengumpulkan data yang lebih akurat dan mendalami informasi dari berbagai narasumber. Kami telah bertemu dengan Kelompok Tani PT Arasan dan segera akan mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan dan desa untuk mencari jalan keluar. Jika memang terbukti, kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai,” tegas Aprio.
Foto berapa bulan yang lalu. Alat perusahaan telah masuk wilayah kelompok tani kt Arasan
Sementara itu, Joni, Ketua Kelompok Tani PT Arasan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen perusahaan yang belum memberikan penjelasan mengenai penerobosan lahan tersebut. “Pihak manajemen belum memberikan penjelasan yang jelas terkait masalah ini, dan kami terus disuruh menunggu berlarut larut. tanpa ada kejelasan.,” kata Joni.
Joni juga menambahkan, “Saya bersama almarhum ayah saya, Pak Benang, dulu secara bersama-sama menandai patok-patok lahan ini. Sebelum Saya menggantikan almarhum sebagai ketua kelompok tani, dan kami berharap perusahaan segera memberikan solusi yang jelas.”
KNPI Bengalon akan terus mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan adil dan transparan demi kepentingan bersama.
