KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2025 memasuki tahap krusial. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim menyoroti penurunan signifikan pendapatan dari pos profit sharing atau bagi hasil keuntungan perusahaan tambang. Penurunan tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada proyeksi fiskal daerah tahun depan. 15/11/2025
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, mengungkapkan bahwa rapat Banggar telah berlangsung selama dua hari dan masih berkutat pada pembahasan pendapatan serta belanja daerah. Salah satu isu utama yang muncul ialah berkurangnya kontribusi profit sharing dari perusahaan tambang. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pihak perusahaan terkait penyebab turunnya angka tersebut.
Anjas menilai situasi ini cukup memprihatinkan karena Kutim selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut. Ia menegaskan perlunya kejelasan dari perusahaan agar DPRD dapat menentukan arah kebijakan fiskal yang tepat. “Kami belum mendalami karena perusahaan belum memberikan keterangan secara rinci,” ujarnya.
Banggar juga turut membahas aturan pembagian hasil antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dari hasil kajian, daerah penghasil hanya menerima 2,5 persen dari skema bagi hasil, sementara 2 persen lainnya dibagikan kepada kabupaten/kota lain di provinsi, 4 persen untuk provinsi, dan 6 persen untuk pemerintah pusat.
Anjas menambahkan bahwa DPRD akan menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Bappeda untuk memperdalam persoalan tersebut. Ia menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat pendapatan daerah sangat bergantung pada kestabilan sektor tambang.
“Kita ingin tahu apakah turunnya disebabkan oleh menurunnya produksi atau harga batu bara. Ini harus segera dipastikan,” tegas Anjas. Ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan dapat duduk bersama untuk mencari solusi demi stabilitas fiskal Kutai Timur.(Adv/DPRD)
