KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – DPRD Kutai Timur mengadopsi sistem rapat hybrid yang memungkinkan anggota hadir secara virtual dalam kondisi tertentu, sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 18 Februari 2025.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kutim, Yulianus Palangiran menjelaskan, kuorum rapat dihitung berdasarkan jumlah anggota yang aktif baik secara fisik maupun non fisik (virtual) berdasarkan persetujuan dari pimpinan rapat yang bersangkutan. 16/11/2025
“Ini mengakomodasi kondisi darurat atau situasi yang tidak memungkinkan kehadiran fisik, seperti pandemi, bencana alam, atau kondisi force majeure lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun tetap harus ada persetujuan dari pimpinan rapat,” kata anggota Fraksi NasDem ini, .
Yulianus menegaskan, meski demikian, setiap anggota tetap wajib menghadiri rapat sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, serta menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadiran yang sah.
“Yang hadir secara virtual pun harus dicatat kehadirannya dengan baik dan tertib. Ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dijaga oleh lembaga legislatif,” jelasnya.
Politisi NasDem ini menambahkan, aturan ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan fleksibilitas dalam menjalankan tugas legislasi tanpa mengurangi efektivitas pengambilan keputusan.
“Yang penting kuorum rapat tetap terpenuhi dan keputusan dapat diambil dengan baik, demokratis, dan tetap berorientasi untuk kepentingan pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Yulianus menambahkan, sistem hybrid ini juga akan menghemat anggaran perjalanan dinas dalam situasi tertentu, sambil tetap menjaga produktivitas dan kinerja DPRD. “Ini adalah adaptasi DPRD terhadap era digital tanpa meninggalkan esensi tugasnya,” pungkasnya.(Adv-DPRD/De)
