KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan sektor pendidikan di Kecamatan Sandaran. Ia mengungkapkan, kecamatan paling timur Kutim itu masih tertinggal di hampir semua sektor, termasuk pendidikan yang menurutnya membutuhkan perhatian khusus dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. 26/11/2025
Akhmad menyampaikan bahwa sekitar 30 persen anggaran Pokok Pikiran (Pokir) miliknya telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan di kecamatan tersebut. “Saya memastikan bahwa 30 persen dari Pokir saya sudah masuk untuk sektor pendidikan di Sandaran,” ujarnya.
Ia menilai, ketimpangan pendidikan antara Sandaran dan wilayah perkotaan seperti Sangatta masih sangat kentara. Kondisi geografis yang jauh dan akses transportasi yang sulit menyebabkan siswa di Sandaran harus menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal akses layanan pendidikan dan bantuan pemerintah.
Salah satu keluhan utama yang disorot adalah kendala pencairan beasiswa Putra Kutim Cemerlang, di mana siswa harus melakukan perjalanan jauh ke Sangkulirang karena hanya terdapat satu kantor bank di wilayah tersebut. “Kalau anak-anak kita mau mencairkan beasiswa satu juta rupiah, setengahnya sudah habis untuk ongkos transportasi,” ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi mekanisme pencairan agar lebih efisien dan tidak memberatkan siswa di daerah terpencil.
Selain itu, program seragam sekolah gratis dari Dinas Pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya optimal. Banyak orang tua siswa melapor bahwa warna seragam yang diberikan tidak sesuai dengan seragam yang digunakan sekolah, terutama di sekolah swasta dan madrasah di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, meski mendapat seragam baru, orang tua tetap harus membeli seragam lain yang sesuai standar sekolah.
Akhmad mengapresiasi respons cepat Dinas Pendidikan yang berjanji akan menganggarkan seragam sesuai kebutuhan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama mulai 2026. “Harapan kami, seragam itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, jangan sampai dibantu tapi tidak digunakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan guru honorer yang jumlahnya masih cukup banyak setelah pengangkatan P3K. Insentif honorer yang sempat terlambat hingga tujuh bulan menurutnya disebabkan oleh regulasi teknis yang kini sudah diperbaiki. Akhmad berharap tenaga honorer tetap memperoleh perhatian dan peluang peningkatan status kepegawaian di masa depan.
Akhmad menegaskan bahwa pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas, terutama bagi kecamatan-kecamatan tertinggal seperti Sandaran. “Kita ingin ada keadilan pendidikan. Ketimpangannya terlalu jauh jika dibandingkan dengan Sangatta. Ini harus dikejar,” tutupnya.(Adv)
