BENGALON, Gemparkutim.com – Dewan Pengurus Kecamatan (KNPI) Kec.Bengalon. menghimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kec.Bengalon agar senantiasa mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kutim wajib menyerap tenaga kerja lokal minimal 80% dari total tenaga kerja lokal, sementara sisanya (maksimal 20%) dapat berasal dari luar daerah.
Salah satu poin yang sangat penting untuk ditegakkan adalah kebijakan yang memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. DPK KNPI Bengalon menilai bahwa potensi pemuda dan masyarakat lokal memiliki kemampuan dan kompetensi yang layak untuk ditempatkan dalam berbagai posisi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bengalon.
“Perusahaan di Bengalon harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja lokal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami percaya bahwa pemuda dan masyarakat Bengalon dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan daerah melalui peran serta mereka di dunia kerja,” ujar Aprio.
Mutahir alias Taeng Menambahkan“ Kami menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Perusahaan wajib menunjukkan keberpihakannya terhadap kesejahteraan masyarakat Bengalon melalui tindakan konkret, bukan hanya lewat pernyataan. Keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama dan tidak dapat ditawar.,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, KNPI Kecamatan Bengalon akan terus mengawal, mengamati, dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal. KNPI percaya bahwa sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan pemuda akan membawa kemajuan besar bagi Bengalon di masa depan yang lebih baik.
