Kutai Timur, Gemparkutim.com – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Dialog Rakyat yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran yang ada di wilayah VI, meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Kegiatan ini Berlansung 13 Desember 2025 Jln. poros bontang – Sangatta pada Pukul 16.30 wita dihadiri, oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa Teluk Pandan, Andi Herman, Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kecamatan Teluk Pandan, M. Anwar, dan sejumlah penguasa dan pejabat lainnya.
Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Andi Herman, Kepala Desa Teluk Pandan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berharap ada perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di daerah kami, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, yang masih membutuhkan perbaikan. Selain itu, kami juga meminta agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilakukan dengan ketat agar tidak ada penyalahgunaan,” ujar Andi Herman.
Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa partisipasi warga dalam memantau penggunaan APBD akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Keterbukaan dalam penggunaan anggaran adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kami berharap ada mekanisme yang jelas agar masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memberi masukan terkait penggunaan anggaran yang ada,” tambah Sutrisno.
Kepala Kecamatan Teluk Pandan, M. Anwar, turut menyampaikan harapannya agar dialog semacam ini dapat berlangsung secara rutin, guna memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan perbaikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang ada,” katanya.
H.Arfan DPRD Provinsi Kaltim menambahkan, bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat di tingkat desa, kecamatan, hingga provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Tegas arfan
Dialog ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan APBD dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, demi kepentingan bersama. (ADV/DPRD PROVINSI)
