Gemparkutim.com. KUTAI TIMUR — Pemerintah Desa Sekerat Kec.Bengalon Kutim, menggelar rapat koordinasi bersama kepala dusun, ketua RT, BPD, LPM, tokoh adat, linmas, dan unsur terkait lainnya untuk membahas sejumlah persoalan strategis pemerintahan desa.
pembangunan infrastruktur, keamanan lingkungan, hingga persiapan agenda besar desa Sekerat dalam waktu dekat. Senin ( 30/3/2026 )
Rapat yang dipimpin Kepala Desa Sekerat, Sunan Dhika, menekankan pentingnya penyatuan visi seluruh unsur pemerintahan desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Sunan Dhika dalam sambutannya pemerintah desa mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja bersama demi mendukung kemajuan Desa Sekerat.
Salah satu isu utama yang dibahas ialah percepatan semenisasi jalan Kabupaten dari Blok Beruang hingga Ke Objek Wisata sepanjang kurang lebih 17 kilometer.
Pemerintah desa menegaskan akan menindaklanjuti janji pembangunan jalan, melalui surat resmi, proposal, hingga rencana hearing dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan pihak perusahaan.
Menurut Kepala Desa Sunan Dhika, pada Festival Sekerat Nusantara tahun 2025, pihak perusahaan telah menjanjikan pembangunan semenisasi sepanjang 7 kilometer,
sementara sisanya disebut akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Karena itu, pemerintah desa akan menyusun berita acara dan mengirimkan surat resmi kepada bupati Bapak Ardiansyah Sulaiman, DPRD, serta pihak terkait agar pembangunan jalan mendapat kepastian anggaran dan realisasi bertahap.
“Fokus kita jalan dulu. Kalau jalan sudah bagus, pertumbuhan ekonomi di Desa Sekerat akan ikut meningkat,” tegas Kepala Desa dalam rapat
Selain persoalan jalan, rapat juga menyoroti sejumlah masalah dasar lainnya seperti listrik, air bersih, dan pelayanan PDAM, khususnya di wilayah Sekurau Bawah yang disebut masih dikeluhkan warga.
Pemerintah desa berencana kembali menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah kabupaten agar segera mendapat perhatian.
Di bidang keamanan, pemerintah desa bersama unsur komando wilayah berkomitmen untuk mengaktifkan kembali pos kamling di beberapa titik.
Langkah ini akan dikolaborasikan antara linmas dan aparat terkait, termasuk dukungan fasilitas seperti kamera pengawas jika pos keamanan kembali aktif.
Rapat juga membahas persiapan Festival Sekerat Nusantara 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli.
Pemerintah desa meminta seluruh pihak, terutama unsur adat, RT, dusun, dan panitia terkait, mulai menyusun kebutuhan dan konsep acara sejak dini agar pelaksanaan festival lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Desa menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan festival sebelumnya perlu menjadi pelajaran, terutama terkait kekompakan unsur pemerintahan desa dalam gotong royong dan kesiapan penyambutan tamu penting.
Konsep acara pun akan diperkuat dengan menonjolkan budaya Kutai sebagai tarian pembuka, dilanjutkan kolaborasi budaya dari berbagai suku yang ada di Desa Sekerat.
Selain itu, pemerintah desa juga tengah menyiapkan rencana pembukaan wisata baru Kertak Ulin Sawah yang ditargetkan dapat diperkenalkan pada pertengahan tahun ini.
Dalam bidang sosial dan keagamaan, Kepala Desa juga menyampaikan rencana penambahan insentif bagi para ustaz melalui dana kompensasi, dengan nominal tambahan sebesar Rp1 juta per orang per bulan untuk tujuh ustaz.
Kebijakan ini diambil karena insentif yang diterima saat ini dinilai masih sangat minim.
Pemerintah desa juga berencana melakukan pendataan terhadap tenaga keagamaan lainnya agar kebijakan serupa dapat dilakukan secara adil.
Sementara itu, sejumlah program pembangunan lain yang dibahas meliputi penimbunan area masjid, penataan pasar, penimbunan bahu jalan, pembangunan area parkir, serta penyediaan lokasi penampungan sampah desa.
Pemerintah desa juga telah memetakan pembagian tanggung jawab kepada sejumlah perusahaan melalui program CSR untuk mendukung pembangunan.
Tak hanya itu, pemerintah desa mengungkapkan bahwa dana kompensasi yang selama ini diterima telah dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan strategis, seperti pembelian lahan untuk GOR, pembangunan tower, dan koperasi desa.
Pemerintah desa menilai langkah ini penting karena pembangunan sarana publik sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBDes.
Di akhir rapat, pemerintah desa membuka ruang masukan dari BPD, RT, dan kepala dusun.
Sejumlah peserta rapat meminta agar pemerintah desa terus mengedepankan komunikasi, diskusi, serta koordinasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan sosial maupun pembangunan, termasuk penyaluran dana kompensasi agar lebih cepat dan jelas.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi seluruh unsur pemerintahan desa dalam mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas sosial di Desa Sekerat.
