Kutim – Harapan masyarakat untuk memiliki akses jembatan yang layak di wilayah Tapian Anse kembali menguat setelah Anggota DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, menegaskan perlunya pembangunan segera terhadap jembatan tersebut. tanggal 16/11/2025
Meski jembatan Tapian Anse sudah masuk usulan sejak beberapa tahun lalu, hingga kini proyek tersebut tidak kunjung terealisasi meskipun uji ketahanan tanah telah dilakukan.
Menurutnya, jembatan Tapian Anse merupakan salah satu infrastruktur paling vital bagi warga di wilayah itu. Jalur tersebut menjadi penghubung utama bagi masyarakat desa dalam aktivitas harian, termasuk akses menuju pusat pelayanan, pendidikan, serta distribusi logistik.
“Namun tanpa jembatan yang memadai, masyarakat terpaksa bergantung pada jalur alternatif yang jauh lebih panjang dan berisiko,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini sebenarnya sudah melalui tahapan awal, termasuk survei lapangan dan pengujian tanah, namun berhenti di tengah jalan tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
“Kalai begitu kan bisa membuat warga meragukan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tambahnya.
Hj. Kidang menilai bahwa terus menundanya pembangunan jembatan ini dapat berdampak pada lambatnya perkembangan desa di sekitarnya. Selain itu, akses pertanian dan pergerakan barang warga setempat sering terganggu, terutama saat musim hujan ketika aliran sungai meningkat dan tidak memungkinkan dilintasi dengan aman.
Atas dasar itu, Hj. Kidang kembali mengusulkan Jembatan Tapian Anse sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan infrastruktur multiyears. Ia berharap dengan adanya skema anggaran jangka panjang, proyek tersebut akhirnya bisa masuk dalam daftar pengerjaan nyata pada tahun-tahun mendatang.
Menurut perkiraannya, pembangunan jembatan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Meski angka pastinya bergantung pada detail konstruksi, Masdari meyakini bahwa jembatan Tapian Anse tidak akan menelan biaya kurang dari Rp60 miliar.
“Tapi besarnya anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pembangunan, mengingat manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi masyarakat,” tutupnya. ( ADV )
