KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur mempertanyakan efektivitas Inspektorat Wilayah sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah daerah, terutama terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai berbagai permasalahan yang terjaadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 22 /11/2025
Eddy Markus Palinggi, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, menekankan pentingnya peran Inspektorat Wilayah dalam mencegah penyimpangan. Hal ini juga merupakan respon dari DPRD atas temuan yang didapat oleh BPK Kutim di anggaran Tahun 2024.
“Temuan BPK menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih lemah dan perlu ditingkatkan. Seharusnya Inspektorat Wilayah dapat mencegah timbulnya permasalahan seperti ini sebelum terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.”tegasnya.
Eddy juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan internal. Karena, menurut pendapatnya pengawasan internal yang baik lebih memungkinkan dan meningkatkan peluang untuk meminimalisir temuan BPK.
DPRD Kutai Timur berharap agar koordinasi antara Inspektorat Wilayah, DPRD, dan BPK dapat ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya kira hal ini bukan hanya keinginan dari DPRD. Saya yakin masyarakat pun sepaham jika pengawasan internal semakin ditingkatkan. Karena kelemahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya contohnya temuan BPK ini.”katanya
Ia juga meminta Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Joko Suripto secara tegas melaksanakan pengawasan sesuai tupoksi yang dimiliki. Jika di era sebelumnya ada kekurangan personil yang menjadi kendala, imbuh Eddy, saat ini dengan penambahan personil yang sudah dilakukan diharapkan Inspektorat dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring.
“Informasi yang saya dapat telah ada penambahan personil di Itwil. Kami berharap hal tersebut menjadi motor penggerak dan kekuatan baru untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun temuan BPK.”ungkapnya.( Adv-DPRD/De)
