DPRD Minta OPD Realistis Susun Program Kerja

Berita, Pemerintahan329 Dilihat
banner 468x60

KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar lebih realistis dalam mengusulkan dan menyusun program kerja untuk tahun 2026. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, saat dikonfirmasi seusai rapat yang dilaksanakan oleh Komisi A bersama dengan OPD terkait belum lama ini. 25/10/2025

Eddy menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang realistis agar semua target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. “Bila program kerja disusun dengan target yang terlalu optimistis tetapi tidak terealisasi maksimal, maka hal itu hanya akan menambah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa),” ujarnya.

Pada tahun 2023 lalu, menurutnya,Silpa mencapai sekitar Rp1,5 miliar akibat tidak terserapnya anggaran belanja, yang berdampak pada tertundanya pemanfaatan program dan kegiatan bagi masyarakat. Apalagi untuk tahun 2026 ddiprediksi adanya penurunan nilai APBD Kutim secara signifikan.

Komisi A DPRD Kutai Timur merekomendasikan agar OPD lebih selektif dalam memilih program prioritas dan menetapkan target yang dapat dicapai sesuai dengan jadwal telah ditetapkan. “Komisi A merekomendasikan kepada eksekutif yang capaian target kinerja program dan kegiatannya masih rendah, agar lebih realistis dalam menyusun program kegiatan,” tegas Eddy

Selain mengurangi jumlah Silpa pada tahun mendatang, Eddy berharap program-program yang direncanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, serta mencegah jumlah Silpa yang terlalu besar,” tambahnya.

Dengan pendekatan lebih realistis dan terencana, diharapkan agar program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. (Adv-DPRD/De)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *