KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyoroti kebutuhan penajaman prioritas dan efisiensi belanja APBD 2026 dalam penyampaian pandangan umum pada Rapat Paripurna ke XIII, Senin (25/11/2025). Fraksi PKS menilai efektivitas belanja pemerintah daerah menjadi kunci agar RAPBD 2026 benar-benar menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan bahwa struktur belanja harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan manfaat langsung. “Kami menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap belanja operasional, belanja modal, maupun belanja hibah agar tidak terjadi pemborosan dan anggaran lebih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Akbar menilai belanja operasional perlu dirasionalisasi melalui audit efisiensi berkala. Ia mencontohkan sejumlah pos rutin yang kerap membengkak namun tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. “Belanja operasional harus dilakukan dengan prinsip efisiensi. Pos-pos seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor harus ditakar ulang agar tidak membebani anggaran secara berlebihan,” ujarnya.
Selain itu, PKS juga meminta pemerintah memastikan belanja modal diarahkan pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki nilai manfaat jangka panjang. Menurut Akbar, belanja infrastruktur harus memberikan multiplier effect nyata. “Pembangunan jangan hanya bersifat simbolis. Aset yang dibangun harus mendukung peningkatan layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Belanja hibah dan bantuan sosial juga menjadi perhatian PKS. Fraksi meminta agar ada kriteria ketat dan berbasis kinerja bagi penerima hibah, termasuk organisasi masyarakat. “Kami mendorong agar hibah diberikan secara selektif, terukur, dan tepat sasaran. Begitu pula bantuan sosial dan beasiswa harus menyentuh kelompok paling membutuhkan,” jelas Akbar.
PKS menegaskan bahwa efisiensi belanja bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari upaya memastikan anggaran daerah bekerja optimal. Akbar meminta Pemkab Kutim menjadikan catatan ini sebagai perhatian utama dalam pembahasan selanjutnya. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi warga Kutai Timur,” tutupnya.(Adv/DPRD)
