KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur menegaskan bahwa belanja daerah dalam APBD 2026 harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam Rapat Paripurna ke XIII tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD. 26/11/2025
“Belanja daerah harus mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, bukan hanya berorientasi pada pusat kota,” tegas Pandi.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Menurutnya, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, transportasi, dan telekomunikasi harus menjadi prioritas. “Pembangunan tidak boleh terpusat di ibu kota kabupaten saja. Semua desa dan kecamatan harus merasakan dampaknya,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah serius mengawal implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kami ingin program MBG hadir di seluruh wilayah Kutai Timur,” kata Pandi. Ia juga menegaskan bahwa komitmen alokasi 20% APBD untuk pendidikan harus fokus pada kualitas. “Bukan sekadar angka, tetapi harus memastikan fasilitas, tenaga pendidik, dan sarana pendidikan terpenuhi,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti pemerataan layanan di kecamatan dan desa. “Tenaga medis, obat, dan fasilitas rawat harus tersedia secara merata. Rumah sakit daerah juga harus dimaksimalkan,” ujar Pandi.
Selain itu, Demokrat menyoroti penguatan sektor UMKM dan ketenagakerjaan melalui pelatihan, akses modal, dan digitalisasi. “Pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Pandi.(Adv/DPRD)
