KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, dalam Rapat Paripurna ke XIII di Gedung DPRD Kutim. 26/11/2025
Akbar menyebut masih terdapat kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan, terutama pada konektivitas dasar dan layanan publik. “Masih ada 13 desa yang belum teraliri listrik. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan dengan rencana aksi yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, PKS menyoroti persoalan air bersih yang hingga kini belum merata. “Sebanyak 41 desa masih belum mendapatkan layanan air bersih yang layak. Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan sarana air bersih dan sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam pelayanan dasar,” tambahnya.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PKS juga meminta penguatan pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Akbar, infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan merupakan urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. “Perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan harus mendapat pengawalan ketat, karena di situlah mobilitas warga dan distribusi ekonomi sangat bergantung,” tegasnya.
PKS juga menilai layanan komunikasi dan jaringan internet perlu mendapat perhatian serius, mengingat kebutuhan digital masyarakat semakin meningkat. “Akses telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan fundamental. Pemerintah harus memastikan peningkatan kualitas jaringan sebagai bagian dari transformasi ekonomi,” kata Akbar.
Di sektor transportasi publik, Fraksi PKS mendorong peningkatan fasilitas terminal, pelabuhan, dan bandara yang dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akbar menegaskan keberadaan transportasi publik yang baik akan membuka ruang lebih luas bagi aktivitas usaha masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, PKS meminta agar anggaran tidak lagi didominasi proyek fisik semata. Akbar mengajak pemerintah untuk memperkuat kompetensi guru dan meningkatkan akses teknologi di sekolah. “Fokus kita harus bergeser ke peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penguasaan teknologi. Ini yang akan menentukan kualitas SDM Kutai Timur di masa depan,” jelasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS berharap RAPBD 2026 dapat benar-benar memperkuat layanan publik dasar serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi.(Adv/DPRD)
