KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Permasalahan banjir yang kerap melanda Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, dinilai telah menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan sekitar, di Kantor Kecamatan Bengalon, Kutim, Selasa (30/12/2025).
Dalam rapat koordinasi penanganan banjir Kecamatan Bengalon dihadiri Anggota DPRD Kaltim, H. Arfan, anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, Forkopimda Kec, Bengalon, OPD Kec, Bengalon, Persatuan Organisasi Kec.bengalon, Perusahaan sekitar Bengalon, serta undangan lainnya.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, H. Arfan, menilai penanganan banjir di area Bengalon tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor serta. Menurutnya, upaya pencegahan, pengendalian, hingga perencanaan jangka menengah dan panjang harus menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Banjir ini bukan persoalan baru dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Jadi penanganannya tidak bisa hanya saat bencana terjadi, tapi harus ada langkah pencegahan dan solusi jangka panjang,” ujar H. Arfan.
Faktor utama terjadi banjir didaerah tersebut diakibatkan sungai yang meluap dimusim hujan. Meski begitu, H. Arfan mengaku normalisasi sungai memakan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah dan perusahaan sekitar perlu bekerja sama dalam mengatasi permasalah tersebut.
“Normalisasi sungai berskala besar membutuhkan anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp.179 miliar, itu itu memungkinkan bisa dibiaya menggunakan APBD Provinsi,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan aksi protes masyarakat yang sempat terjadi pada bulan April hingga Mei lalu. Aksi tersebut, kata Arfan, dipicu kekhawatiran warga terhadap aktivitas pengamanan kebun milik PT KIN yang dinilai berdampak pada kondisi lingkungan sekitar, khususnya aliran air.
“Masyarakat sempat melakukan aksi karena mengamankan kebun PT KlN. Tadi juga ada pernyataan dari teman-teman ormas dan kelompok masyarakat yang menyampaikan agar hal ini dikaji secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kajian tersebut agar aktivitas pengelolaan dan pengamanan tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan pemukiman warga.
“Saya minta kajian itu terus dikawal. Nah, jangan sampai hanya mengamankan air saja, tapi dampak banjirnya tidak terealisasi,” tegasnya.
Penulis: Dirhan
Editro: Asmin
