KUTAI TIMUR, Gemparkutim.com – Dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kaltim 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke XIII, Fraksi Partai Demokrat menyoroti masih lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur. Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. 26/11/2026
“Kontribusi PAD belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” kata Pandi dalam penyampaiannya.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah melakukan penguatan strategi peningkatan PAD berbasis potensi wilayah. Pandi menyampaikan perlunya pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara maksimal. “Banyak potensi daerah yang belum dioptimalkan, baik dari pajak, retribusi, maupun potensi ekonomi lainnya,” ujarnya.
BUMD juga menjadi sorotan Demokrat. Pandi meminta BUMD dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. “BUMD harus menjadi motor ekonomi, bukan hanya beban APBD,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menekankan perlunya digitalisasi perpajakan untuk menekan kebocoran pendapatan daerah. “Digitalisasi dan pengawasan yang ketat akan memperkuat penerimaan daerah serta meningkatkan transparansi,” kata Pandi.
Selain itu, ia menilai penguatan ekonomi daerah harus dilakukan bersama pelaku usaha dan masyarakat. “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mengembangkan sektor ekonomi strategis,” ujarnya.
Pandi menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci kemandirian fiskal daerah. “Jika PAD tidak diperkuat, Kutai Timur akan terus bergantung pada pusat. Ini tidak sehat bagi tata kelola pembangunan jangka panjang,” tutupnya.(Adv/DPRD)
