Bupati Kutim Siap Menghadap Menteri Demi Perjuangkan Hak Fiskal Daerah

Pemerintahan1628 Dilihat
banner 468x60

Kutai Timur, Gemparkutim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai skema Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) masih perlu dievaluasi. Bersama kepala daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemkab Kutim berencana menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahkan berharap dapat diterima Presiden.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan seluruh kepala daerah se-Kaltim. Menurutnya, ada sejumlah persoalan fiskal yang dinilai perlu disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

“Hasil rakor kemarin dengan Pak Gubernur, kesimpulannya adalah bahwa kita sepakat untuk meminta jadwal pertemuan dengan Kemenkeu. Karena beberapa persoalan nampaknya ini memang harus ke muaranya,” ujarnya, Selasa (4/8).

Salah satu persoalan yang akan dibawa adalah dana kurang salur yang hingga kini belum memiliki kepastian pencairan. Ardiansyah menjelaskan, aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah diterbitkan beberapa bulan lalu. Namun, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi dasar pelaksanaannya belum juga keluar.

“Terkait dengan dana kurang salur yang PMK-nya sudah setengah tahun yang lalu dikeluarkan tetapi KMK-nya belum diputuskan meskipun informasinya mungkin akan disampaikan pidato Presiden nanti tanggal 16. Tapi itu mudah-mudahan bisa kita dorong lagi,” katanya.

Selain dana kurang salur, pemerintah daerah juga ingin mendorong perubahan formula pembagian DBH. Menurut Ardiansyah, daerah yang menjadi penghasil SDA semestinya memperoleh porsi yang lebih berkeadilan, mengingat kontribusinya terhadap penerimaan negara.

“Kita masih menghitung DBH ini sepertinya kurang adil juga bagi daerah penghasil,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain mengajukan audiensi ke Kemenkeu, kepala daerah di Kaltim juga berharap mendapat kesempatan bertemu Presiden untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut.

“Bahkan kemarin ada keinginan selain dari ke Kemenkeu semoga aja ada jadwal bisa diterima Presiden,” tuturnya. (*/GK8)

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *